Tugas Softskil Kewarganegaraan

PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI DAN AKIBATNYA BAGI PERDAGANGAN

PENDAHULUAN

DPR minta kajian pembatasan BBM. "Komisi VII DPR meminta kepada pemerintah agar melakukan kajian menyeluruh, setelah itu implementasi kebijakan pengendalian BBM subsidi akan dilakukan pada akhir kuartal 1/2011," ujar Riefky Selasa dini hari. Sebelumnya pemerintah pemerintah memperkirakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan mundur 3 minggu dari rencana awal Januari 2011 yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. (Bisnis, 14 Desember) Dalam hasil pembahasan itu, fraksi PDI-P menjadi satu-satunya yang menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap rencana pembatasan BBM bersubsidi. Dalam pernyataannya, fraksi PDI-P menolak pembatasan BBM ber-subdisi dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan kajian sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10/ 2010.  Evita mengatakan rencana pembatasan konsumsi BBM tidakakan menimbulkan gejolak yang berarti terhadap penyediaan BBM, terutama bensin dengan RON 92 dan 95.

PEMBAHASAN

Bisnis Indonesia

JAKARTA, DPR menyetujui rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diajukan pemerintah, tetapi sebelum implementasi itu diberlakukan pada akhir Maret 2011 harus sudah ada kajian menyeluruh atas rencana tersebut.

Ketua Komisi VII Teuku Riefky Harsya mengungkapkan keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlangsung selama hampir 13 jam.

"Komisi VII DPR meminta kepada pemerintah agar melakukan kajian menyeluruh, setelah itu implementasi kebijakan pengendalian BBM subsidi akan dilakukan pada akhir kuartal 1/2011," ujar Riefky Selasa dini hari.

Sebelumnya pemerintah pemerintah memperkirakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan mundur 3 minggu dari rencana awal Januari 2011 yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan PT Pertamina (Persero) sudah menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan pembatasan premium bersubsidi di Jabodetabek pada 15 Januari 2011. Sementara untuk pembatas-an solar bersubsidi baru bisa mulai Juli 2011. (Bisnis, 14 Desember)

Dalam hasil pembahasan itu, fraksi PDI-P menjadi satu-satunya yang menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap rencana pembatasan BBM bersubsidi. Dalam pernyataannya, fraksi PDI-P menolak pembatasan BBM ber-subdisi dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan kajian sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10/2010 tentang APBN 2011. Menurut rencana, hasil kajian itu harus disampaikan pada masa sidang mendatang.

Sementara fraksi lainnya, kecuali Gerindra yang tidak hadir, menyatakan setuju terhadap rencana pengaturan BBM subsidi. Fraksi Golkar yang sebelumnya sesumbar akan menolak rencana ini ikut memberi persetujuan dengan sejumlah catatan normatif.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh enggan menyebutkan batas waktu penyelesaian kajian menyeluruh atas pengaturan BBM bersubsidi yang diminta DPR.

"Di sinilah kita harus hati-hati. Poinnya bukan soal kapan (kajian menyeluruh terhadap BBM subsidi selesai], tetapi dilihat dulu kata-kata bahwa penerapan tersebut ada pada akhir kuartal 1/2011. Di situlah bisa kelihatan batas itu," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya berencana memberlakukan pengaturan BBM subsidi mulai awal 2011 secara bertahap. Opsinya, semua mobil pelat hitam dilarang mengonsumsi BBM subsidi. Pada tahap awal wilayah Jabodetabek menjadi wilayah pertama yang akan merasakan pengaturan tersebut.

Potensi penghematan

Agus Suprijanto, Pjs Kepala Badan Kebijakan Fiskal, memperkirakan potensi susut penghematan anggaran dari pembatasan BBM sebesar Rp 950 miliar jika implementasi ditunda 3 bulan. Estimasi penghematan awal Rp3,8 triliun dibagi 12 bulan dan hasilnya dikalikan dengan lamanya penundaan kebijakan sehingga pe-nyusutannya sekitar Rp950 miliar.

"Dihitung saja rata-rata dari (potensi) Rp3,8 triliun dibagi 12 bulan. Terus dikalikan 3 bulan penundaan," jelas dia.

Pada bagian lain, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo menegaskan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak akan menimbulkan lonjakan impor bensin. Pasalnya, selama ini PT Pertamina (Persero) telah mengimpor produk bensin dengan tingkat oktan di atas 90.

Adapun penyempurnaan infrastruktur pengolahan untuk bisa memproduksi lebih banyak high octane mogas component (HOMC) memerlukan jangka waktu 6 bulan.

Evita mengatakan rencana pembatasan konsumsi BBM tidak akan menimbulkan gejolak yang berarti terhadap penyediaan BBM, terutama bensin dengan RON 92 dan 95. Menurut dia, selama ini Pertamina telah mengimpor bensin dengan tingkat RON di atas 90 kendati harus diproses menjadi RON 88 di dalam negeri.

"Dengan pembatasan ini mungkin yang bertambah impornya adalah HOMC untuk produksi RON 92 dan 95, tetapi itu juga tidak terlalu banyak," ujarnya.

Vice President Corporate Communications Pertamina M. Harun mengatakan untuk menambah produksi HOMC dari kilang sendiri, diperlukan peralatan tambahan berupa pemasangan reformer. Untuk penambahan alat tersebut diperlukan waktu setidaknya 6 bulan.

"Jadi untuk jangka pendek sebenarnya impor HOMC lebih mudah secara teknis dan itu tidak butuh waktu lama, mungkin sekitar 2 pekan saja," katanya, do)

KESIMPULAN

Karena kini saking banyaknya para pengguna kendaraan bermotor berplat hitam terutama mobil pribadi, maka pembatasan subsidi BBM pun dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi dapat menghemat pengeluaran pemerintah yaitu APBN sebesar Rp 950 Miliar. Dan saat ini masih merasakan subsidi BBM dari pemerintah hanyalah kendaraan bermotor seperti : motor, mobil truck, dan mobil angkot, Bus, dan kendaraan umum lainnya. Dan terhadap perdagangan tidak begitu berpengaruh, sebab BBM merupakan barang yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terutama para pengguna kendaraan bermotor.

Sumber :

http://bataviase.co.id/node/495212